20
Dec
08

Virus Itu Bernama Korupsi

 

 

Tikus penyebar virus

Masih dalam suasana Idul Adha, banyak hikmah yang dapat dipetik dari momentum tersebut. Diantaranya, pemberdayaan ekonomi rakyat dalam konteks pembangunan bangsa untuk mengatasi kemiskinan, yang merupakan akar dari masalah bangsa kita yang paling akut yakni korupsi.

Selang sehari setelah Idul Adha, tepatnya tanggal 9 Desember 2008, merupakan Hari Anti-korupsi sedunia. Pada peringatan Hari Anti-korupsi, Kejaksaan sebagai wakil pemerintah sudah menyiapkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia (Kompas 9/12/2008).

Hal ini sebagai indikasi bahwa pemerintah sangat serius dalam penanganan korupsi, sampai-sampai besan presiden pun dihukum karena pidana korupsi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak pandang bulu dalam perkara ini. Tapi apakah benar demikian adanya?

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jasman Panjaitan (kompas, 9/12/2008) menjelaskan, dari sisi output pemberantasan korupsi sudah berhasil. Namun, dari sisi outcome, belum sepenuhnya berhasil.

Dari komentar pejabat Kejaksaan tersebut, ternyata terjadi kontradiksi dalam penegakan tindak pidana korupsi. Jadi, bahwa dikatakan pemerintah sudah serius dalam penanganan tindak pidana korupsi termyata masih setengah-setengah, hanya kasus-kasus besar saja yang ditangani. Padahal, korupsi sudah menjadi penyakit masyarakat, dari mulai tingat elit pusat, elit daerah, masyarakat pada umumnya.

Definisi korupsi secara harfiah berasal dari bahasa latin yakni corruption/corruptus. Korup, diartikan dengan busuk, palsu, suap (Kamus Bahasa Indonesia:1991).dalam istilah politik bahasa Arab, korupsi sering di sebut “al-fasad”, atau “risywah”. Tetapi yang lebih spesifik, ialah “ikhtilas” atau “nabb al-amwal al-‘ammah”. Secara sederhana korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan buruk atau tindakan penyelewengan dana, wewenang dan lainnya waktu untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain (Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 3).

Istilah korupsi saat ini sudah mendunia. Hampir semua negara mengecam tindakan korupsi. Karena praktek korupsi dibenci setiap orang beragama.

Korupsi sama dengan mencuri dan memakan harta atau hak orang lain atau lembaga yang dilakukan dengan cara batil melawan hukum Allah SWT maupun hukum negara. Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:

“Dan janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil”. (Q.S. Al-Baqoroh :188, dan An-Nisa :29)

Larangan dalam ayat diatas menunjukkan bahwa memakan barang atau harta orang lain, biak bersifat individu atau harta orang banyak hukumnya haram. Pelakunya diancam dengan dosa.

Lalu apa yang melatar belakangi orang berbuat korupsi? Menurut Riant Nugroho D& Tri Hanurita S (2005). dalam bukunya Tantangan Indonesia: Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang. Bahwa akar korupsi yang paling diyakini yang pertama adalah kemiskinan.

Betapapun pendapat ini sering dikecam sebagai “excuse” bagi Negara berkembang, namun memang demikian adanya. Di Indonesia, misalnya korupsi menjadi fenomena kolosal setelah Politik Tanam Paksa oleh penjajah Belanda dilaksanakan setelah abad 18, dengan menghasilkan kemelaratan yang sangat akut dan meluas. Kemiskinan membuat pegawai pemerintah mau melakukan apa pun juga asal mendapatkan tambahan penghasilan untuk membuat keluarganya selamat. Isu tentang kemiskinan juga menjadi semacam “pembenar” mengapa pegawai negeri sering korupsi. Isu yang selalu dibawa adalah “gaji tidak cukup”.

Akar kedua adalah kekuasaan yang berlebihan, atau yang berasal dari keserakahan. Kekuasaan, baik disektor negara, pasar, maupun kemasyarakatan, menghasilkan korupsi. Kekuasaan eksekutif yang tak terbatas pada masa Orde Baru menghasilkan kehidupan yang monolitik, dan akhirnya memberikan kekuasaan baru yang monolitik kepada eksekutif. Seperti toeri Lord Acton, maka terjadi korupsi yang absolute. Korupsi ini terjadi sejak zaman lampau, ketika VOC yang merupakan salah satu kerajaan bisnis terbesar di dunia, mendadak bangkrut karena korupsi dari para pegurusnya. Seperti halnya Presiden Soekarno dan Soeharto jatuh karena ia menjadikan dirinya sebagai diktator dan membuat lingkaran terdekatnya melakukan korupsi yang absolut dan akut.

Ketiga, budaya. Alasan ketiga adalah alasan yang paling menyakitkan. Dari hasil penelitiannya, Prof. toshiko Kinoshita, Guru Besar Universitas Waseda, Jepang yang diperbantukan pemerintah Jepang kepada Presiden Megawati, mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan system Keluarga Besar atau extended family, sebuah masyarakat yang mempunyai nilai bahwa kesuksesan seorang anggota keluarga harus pula dinikmati oleh seluruh anggota keluarga besar itu. Dengan demikian, seorang pejabat belum dianggap sukses kalau belum menularkan sukses kepada anggota keluarga yang lainnya. Efek hilirnya sangat luar biasa. Katanya “Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir jangka panjang. Karakteristik ini bukan hanya terlihat di kalangan masyarakat lapisan bawah, namun juga politisi dan pejabat pemerintahannya” (Kompas 2/4/2002).

Alasan keempat, rendahnya kualitas moral suatu masyarakat. Alasan ini juga paling banyak dikemukakan, baik sebagai sebuah variable penentu, misalnnya karena moral pegawai negeri buruk, maka ia menjadi korup; maupun sebagai veriabel antara, misalnya karena gaji pegawai negeri buruk, maka moralnya merosot, sehingga ia melakukan korupsi. Kualitas moral ini ditentukan oleh bayak hal. Pertama, adalah kemiskinan. Kedua, kualitas pendidikan dari masyarakat tersebut. Dalam banyak kasus, pembangunan di negara berkembang mengedepankan penguasaan pengetahuan yang profan dan material, sehingga relijuistas, kesakralan, dan nilai-nilai tradisi (yang dapat menghambat terjadinya korupsi) dianggap sebagai usang. Ketiga, pengaruh dari media massa sebagai komponen yang paling dominan dalam pembentukan nilai-nilai sosial. Media massa modern, khususnya televisi, cenderung menjadikan dirinya sebagi penyalur nilai-nilai permisif, atau pembiaran sebagai bagian dari “nilai kemodernan”.

Kelima, lemahnya kelembagaan politik dari suatu negara. Kelembagaan yang pertama adalah sistem hukum dan penerapannya. Kasus-kasus korupsi yang tidak ditangani, atau tidak ditangani secara sungguh-sungguh akan mengembangkan nilai di mata publik bahwa korupsi “aman” dilakukan asal membayar “harga tertentu”. Kedua, lembaga-lembaga publik yang tidak dibentuk untuk siap memberikan insentif yang wajar. Birokrasi pemerintah dibentuk untuk melayani publik seharusnya ditata dengan mengetahui kapsitas pemerinyah untuk dapat memberikan insentif yang memadai agar tidak mendorong pegawai negeri menjadi korup. Ketiga, mekanisme interaksi di antara lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu negara memang menuntut adanya “suap”.

Alasan keenam, korupsi terjadi karena penyakit bersama. Kimberley Ann Elliott menyunting buku Korupsi dan Ekonomi Dunia yang mendeskripsikan bahwa korupsi menjadi gejala baru dalam globalisasi. Sebagai sebuah “penyakit”, maka dalam dunia yang terinterkoneksi, maka dengan cepat menular dari satu kawasan ke kawasan lain. Kasus KKN di sejumlah proyek bisnis maupun non-bisnis yang melibatkan lembag-lembaga dunia, baik lembaga bisnis maupun non-bisnis, di negara-negara berkembang menjadi contohnya. Korupsi ini masih belum memasukkan aktivitas internasional di bidang pencucian uang, penyelundupan, hingga kerja sama multinasional yang menyembunyikan kejahatan-kejahatan korupsi lainnya. (junot)

Written by: Mohammad Djunaedi

——————————————————————————–


0 Responses to “Virus Itu Bernama Korupsi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: